Kebetulan saya punya kendaraan yang cukup berumur dan terregistrasi di luar daerah. Sayangnya selama ini saya tidak bisa melakukan mutasi kendaraan ke Bali karena terkendala aturan pembatasan umur kendaraan. Tadinya untuk kendaraan pribadi Bali memang hanya mengijinkan kendaraan dengan usia maksimal 10 tahun saja yang boleh dimutasikan. Alhasil mobil saya yang satu itu bertahun-tahun wara-wiri di jalanan Bali dengan plat luar.

Memang selama bertahun-tahun saya tidak pernah mendapat kendala menggunakan mobil plat luar Bali. Kalaupun ada razia, yang kebetulan razia mobil di Bali sangat jarang, biasamya lewat-lewat saja. Sedikit rumit hanya saat pajak membayar pajak, terlebih kalau sudah waktunya ganti STNK. Tapi dengan bantuan biro jasa, mengurus surat-surat kendaraan luar Bali itu juga nggak ribet-ribet amat. Biaya jasa puntuk mengurus surat-surat kendaraan di Bali juga nggak terlalu signifikan.

Setelah aturan pembatasan mutasi kendaraan ke Bali dicabut, baru saya mulai memikirkan untuk mengurus mutasi kendaraan ke Bali. Lebih aman dan nyaman. Lagian biar fair juga lah. Kita memakai fasilitas di Bali tapi setor pajaknya di luar daerah.

Setelah Googling-Googling ke sana kemari dan sempat datang sendiri ke Kantor Samsat Badung di Mengwi, karena kebetulan domisili saya masuk wilayah Kabupaten Badung, saya mulai memikirkan untuk menggunakan biro jasa saja. Memang mengurus mutasi kendaraan ke Bali ternyata tidak serumit yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi juga bukan sesuatu yang selesai dalam beberapa menit seperti membayar pajak kendaraan-kendaraan saya yang lain yang memang sejak awal terdaftar di Bali.

Di meja informasi Kantor Samsat Badung saya mendapat kesimpulan kalau proses pengurusan mutasi kendaraan ke Bali ini makan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu dan perlu beberapa kali bolak balik ke Kantor Samsat. Itu dengan catatan dokumen kendaraan sudah ditarik dari wilayah asal.

Cabut Berkas Kendaraan dari Jakarta

Meskipun saya tahu ada beberapa biro jada pengurusan surat-surat kendaraan di Bali yang melayani jasa cabut berkas kendaraan dari Jakarta, mengikuti saran beberapa teman saya memutuskan untuk meminta bantuan kerabat untuk menggunakan biro jasa setempat untuk mengurus proses cabut berkasnya.

Pastinya karena dibantu biro jasa, proses cabut berkas kendaraan dari Samsat DKI Jakarta bisa selesai cukup cepat tanpa harus ribet-ribet. Sedikit ribet adalah karena proses cabut berkas di Jakarta itu ternyata memerlukan cek fisik kendaraan, sementara kendaraannya sendiri ada di Bali. Untungnya ternyata proses cek fisik itu bisa numpang. Dengan membuat pernyataan bahwa kendaraan itu setelah dicabut akan dimutasikan ke Bali, saya bisa mendapatkan surat cek fisik dari Samsat di Bali untuk proses cabut berkas di Jakarta.

Sekitar 2 mingguan setelah surat cek fiaik saya kirim ke Jakarta, berkas kendaraan yang sudah dicabut dari Jakarta sudah sampai di tangan saya.

Mutasi Kendaraan ke Bali

Saya mencari biro jada untuk mengurus mutasi kendaraan ke Bali lewat Google dan Facebook. Beberapa biro jasa yang saya hubungi meminta saya untuk membawa kendaraan ke Kantor Samsat untuk cek fisik.

Entah kenapa saya males banget. Padahal duluan untuk mengurus cabut berkas dari Jakarta juga saya bawa sendiri mobil itu ke Kantor Samsat Denpasar. Padahal lagi, ada Kantor Samsat Pembantu yang juga punya fasilitas cek fisik dan lokasinya hanya sekitar 2 kilometer dari rumah saya. Sampai saya kemudian menemukan satu orang yang mengatakan bahwa cek fisik bisa saya lakukan sendiri di rumah. Dia hanya memberikan sticker gesekan nomor mesin dan nomor rangka untuk saya gesek sendiri.

Awalnya agak meragukan. Kalo ini orang nggak bener kan berkas cabutan dari Jakarta itu bisa amblas. Padahal selain prosesnya memakan waktu dan biaya, kalo sampe hilang urusannya pasti ribet. Tapi karena dia mengatakan akan langsung proses tanpa saya harus memberikan uang di muka, akhirnya saya setujui.

Selang sekitar 10 hari, persis seperti yang dia janjikan, dia meminta DP yang cukup besar, 6 juta. Saya tahu kalau biaya yang harus saya bayar mungkin akan jatuh di angka segitu-segitu juga, karena pajaknya di STNK lama saja hampir 5 juta, belum BBN dll. Tapi setelah menyerahkan berkas, lalu menyerahkan lagi uang 6 juta sama seseorang yang entah siapa, hmmm. Dia memberikan KTP-nya sebagai jaminan. Tapi berapa sih ngurus KTP hilang? Jelas gak sampe 6 juta. Tapi setelah dia minta uangnya ditransfer dan rekening yang dia sebut sesuai dengan nama di KTP akhirnya saya setuju.

Besoknya, sehari setelah saya memberikan DP 6 juta itu, dia mengirim foto BPKB. Saya bukan pakar seperti Roy Suryo tapi cukup tahu membedakan foto asli dan editan. Jadi saya pede kalau prosea mutasi kendaraan ke Bali yang dia urus itu memang berjalan.

Selang 2 hari dia mengirim foto tagihan pajak. Ternyata jauh lebih besar dari perkiraan. Hampir 11 juta. Cukup kaget ternyata PKB di Bali untuk mobil tua itu – tahun pembuatan 2010 – ternyata hampir 8 juta per tahun.

Apa boleh buat, saya bayar sisanya dan besoknya BPKB, STNK, dan plat nomor baru untuk mobil saya selesai. Proses mutasi kendaraan ke Bali itu menghabiskan waktu sekitar 2 minggu. Sekarang mobil itu sudah resmi jadi “Nak Bali”, bukan lagi “Nak Jawa” atau “Nyama Dauh Tukad”.

Biro Jasa Mutasi Kendaraan ke Bali

Sekedar berbagi informasi siapa tahu ada yang perlu, biro jasa yang saya pakai untuk mengurus mutasi kendaraan ke Bali seperti yang saya ceritakan sebelumnya adalah Muhammad Sufi, dapat dihubungi lewat telepon, SMS, atau WA di nomor +62 877-0453-3132

Boleh dibilang referensi karena memang pengalaman saya menggunakan jasanya cukup baik, cepat dan dapat dipercaya. Meskipun demikian tentunya saya tidak dapat menjamin kalau anda turut menggunakan jasanya kemudian pasti mendaparkan pengalaman yang sama. Kontak dan pakai feeling sendiri saja.

Kalau ada yang punya pengalaman dalam hal mutasi atau pengurusan surat-surat kendaraan di Bali, silahkan dibagi disini biar bermanfaat untuk mereka yang memerlukannya.

Sudah sejak saya masuk SMA lalu dilanjutkan masuk universitas saya memang “nyumpahin” ritual orientasi yang kemudian sekarang untuk level sekolah disebut sebagai Masa Orientasi Sekolah (MOS). Alasan ketidaksetujuan saya sama dengan ketidaksetujuan kebanyakan orang, peserta dijadikan kambing congek, kebo dungu, ato apapun istilah sejenis yang merujuk pada membiarkan diri diperlakukan sebagai orang dungu. Pita warna warni, tas dari karung, narik kaleng bekas, pake topi dari bola bekas, dan ketololan-ketololan lainnya.

Bukan cuma dari sisi penampilan, kebanyakan aktivitas juga sama sekali tidak relevan dengan keluhuran budi pekerti yang seharusnya diajarkan lembaga pendidikan. Ada yang benar-benar gak ada hubungannya, ada juga yang kemudian sengaja dibuat melenceng oleh oknum panitia dan senior. Semisal saja berkenalan dengan meminta tanda tangan senior dimana masing-masing senior memerintahkan melakukan hal-hal konyol sebelum memberikan tanda-tangannya. Tidak jarang senior mencuri-curi kesempatan dengan melakukan sesuatu yang membuat mereka bisa menyentuh bagian-bagian sensitif peserta wanita.

Beberapa tahun terakhir situasi sedikit membaik. SEDIKIT, kata itu perlu dicatat. Sedikit merujuk pada tidak ada lagi pernah terdengar kekerasan berlebihan yang dulu bahkan sering sampai merenggut nyawa. Di beberapa perguruan tinggi elite negeri ini bahkan sepertinya kematian satu-dua orang peserta dalam ritual orientasi menjadi sesuatu yang biasa. Tapi ketololan tetap terjadi dan menjadi pemandangan yang lumrah terlihat pada masa-masa masuk sekolah seperti saat ini. Gerombolan anak-anak dengan pakaian aneh-aneh misalnya.

Saya kira ini ketololan berjamaah, meskipun biasanya orang cenderung menunjuk keinginan para senior untuk “membalas dendam” atas perlakuan yang mereka terima saat mereka baru masuk dulu. Salah satu aspek ketololannya nih, mengajari mereka membalas pada orang lain, seperti cerita hakim arab yang terkenal itu. Kalo belum pernah denger cerita ini, mungkin kapan-kapan saya tulis di posting.

Mungkin memang senior merupakan kelompok yang paling bersemangat dengan kekonyolan ini. Banyak orang mengaitkannya dengan dendam itu tadi. Tapi entah SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi sekalipun mereka tetaplah “anak-anak” yang memang memiliki kecenderungan nakal dan karena itu perlu aturan. Kalau para guru dan kepala sekolahnya membiarkan itu terjadi di depan hidungnya, jadi siapa yang salah? Sama saja dengan polisi membiarkan angkot ngetem di depan hidungnya bukan? Lalu kemana otoritas yang lebih tinggi lagi? Dari level terendah sampai kementrian? Semua seolah memang anteng membiarkan itu terjadi terus-menerus.

Setiap tahun selain pemandangan miris para calon intelektual penerus estafet pembangunan bangsa diperlakukan seperti orang dungu, berseliweran pula pendapat berkenaan dengan itu di sosial media. Tapi ya sejauh ini sih seperti banyak hal lain di negeri ini, berlalu begitu saja sebatas wacana.

Untunglah tahun ini sepertinya kita mendapatkan seorang mentri pendidikan yang memiliki pendapat seperti saya dan anda, orientasi, MOS, yang model-model seperti sering kita lihat selama ini dipandang sebagai bentuk pelecehan dan karena itu harus dibuang jauh-jauh. Berita menunjukkan bagaimana Anies Baswedan, sang mentri, langsung menyuruh peserta menanggalkan atribut konyol pada saat beliau melakukan inspeksi mendadak. Beliau bahkan mengancam akan menindak guru dan kepala sekolah yang membiarkan hal itu tetap terjadi.

Tinggal kita lihat saja apakah benar-benar terjadi. Apakah tradisi konyol ini akan benar-benar terhenti. Berapa kasus pelanggaran yang masih terjadi. Berapa guru dan kepala sekolah yang terkena sanksi. Kalau tahun ini masih ada karena Pak Mentri baru memerintahkan penghapusan sekarang, mudah-mudahan mulai tahun depan tidak ada lagi. Periode orientasi yang mungkin memang diperlukan bagi peserta didik baru dapat diisi dengan aktivitas yang relevan dan bermartabat, sama tinggi martabatnya dengan sekolah dan universitas sendiri sebagai sebuah wahana pendidikan dimana bukan hanya ilmu pengetahuan tetapi juga moral dan karakter anak bangsa dibangun. Semoga.

Dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi akan menikahkan putra sulungnya bernama Gibran Rakabuming Raka dengan gadis yang sama-sama asal Solo bernama Selvi Ananda. Sebagai pemuda lajang seumurnya, tentu hal yang biasa saja jika Gibran bermaksud menikahi gadis pujaannya, meskipun dia anak seorang presiden. Sebagai orang tua, tentu juga hal yang biasa saja jika Jokowi dan keluarga menikahkan anaknya. Toh tidak ada hal negatif yang melatar belakangi pernikahan tersebut, sebutlah hamil duluan misalnya.

Hanya saja banyak kalangan tertuama golongan “haters” menghubungkan dengan peraturan yang dibuat Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, yang dengan semangat agar para pejabat negara mengedepankan gaya hidup sederhana, melarang pejabat negara menghelat acara pernikahan anak-anaknya dengan mengundang lebih dari 400 tamu. Sebuah semangat yang layak diacungi jempol tetapi sepertinya tidak mudah untuk diimplementasikan.

Mungkin tidak terlalu sulit jika pejabat tersebut hanya sekelas camat misalnya. Tapi untuk seorang presiden memang tentunya lumayan dilematis. Secara adat istiadat ketimuran, apakah sopan jika seorang presiden tidak mengundang kolega-koleganya pada saat menghelat acara seperti itu? Bayangkan saja jika relasi-relasi sang presiden diundang, berapa mentri, berapa pejabat setingkat mentri, berapa pejabat lembaga tinggi negara. Bagaimana dengan perwakilan negara sahabat? Bukan tidak mungkin pemimpin negara sahabat akan hadir sendiri alih-alih mengutus duta besarnya. Bagaimana dengan keluarga dan kerabat? Bagaimana dengan teman dan sahabat kedua mempelai? Bagaimana dengan keluarga, sahabat, dan relasi sang calon besan?

Saya sih nggak beneran baca itu peraturan. Tapi dari pemberitaan yang beredar sih batasan maksimumnya 400 undangan dan itu berlaku untuk semua pejabat termasuk presiden. Konon helatan yang digelar keluarga Presiden Jokowi ini menyebar ribuan undangan, jauh melebihi angka 400. Sejumlah media kemudian melansir pernyataan Menpan Yuddy yang seolah berkilah membuat pembenaran dengan menyatakan bahwa yang penting tidak keluar dari prinsip kesederhanaan. Salah satu parameter kesederhanaan yang dikemukakannya adalah pernikahan tersebut tidak digelar di tempat mewah tetapi di gedung pertemuan milik keluarga Jokowi sendiri.

Susah-susah gampang sih. Secara pribadi saya memang sangat faham bahwa untuk sekelas presiden, tentulah membatasi undangan hanya di angka 400 tidaklah realistis. Jadi kalo kemudian lebih, bahkan jauh lebih, ya wajar-wajar saja. Mungkin ada benarnya juga bahwa keluarga Jokowi tetap mengedepankan prinsip kesederhanaan seperti yang dikemukakan Menpan Yuddy.

Tapi di sisi lain yang namanya peraturan ya tetap peraturan, harus dilaksanakan dengan konsekuen. Bagaimana orang lain bisa disiplin mengikutinya kalau bos si pembuat peraturan yang pastinya sudah menyetujui aturan tersebut saja tidak mengikutinya. Justru disitulah ujiannya. Saat peraturan dikeluarkan, saat sang bos menyetujui peraturan tersebut dikeluarkan, ya terpaksa harus diikuti. Kalaupun saja sebagai bos Presiden Jokowi ternyata tidak tahu, tetap saja toh Menpan Yuddy itu anak buahnya.

Sementara itu tidak salah jika para haters kemudian juga mengambil sisi lain untuk menyerang. Memahami kewajaran dari keputusan keluarga Presiden Jokowi konon menyebar ribuan undangan, mereka menyerang dari sisi kebijakan pemerintah yang terlalu naif menyeluarkan peraturan yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, maju kena mundur kena deh kan. Ya memang begitulah nasib pejabat.

Pada akhirnya selamat untuk kedua mempelai dan kedua keluarga.