Opini

Bengong menunggu seseorang di pinggir jalan, tiba-tiba mata saya terhenti pada sebuah papan reklame cukup besar yang berdiri tepat di depan saya. Ukurannya yang cukup besar (setidaknya sekitar 3 x 4 meter), jaraknya dari tempat saya memarkir mobil sekitar 20 meteran saja, dan posisinya persis lurus di depan, saya sendiri sedikit heran karena dengan kondisi seperti itu, mestinya langsung menarik perhatian.

Agak sulit membacanya, meskipun saya dalam kondisi diam dan jarak saya cukup dekat. Tulisannya bayak, kecil-kecil, dan tidak ada gambarnya.

Yang agak besar di bagian atas meskipun dengan susah payah masih bisa saya baca. Kurang lebih mengingatkan bahwa saat memilih untuk membeli sepeda motor, jangan hanya tergiur dengan harga murah sehingga melupakan faktor yang lebih penting, yaitu kualitas, brand image, dan layanan purna jual. Selanjutnya di bawahnya sepertinya ada pendapat atau testimonial dari beberapa orang, masing-masing dengan kalimat cukup panjang di depan pas foto kecil. Sama sekali saya tidak bisa baca karena tulisannya terlalu kecil.

Yang pertama muncul di benak saya adalah pertanyaan. “Memangnya motor apa yang meskipun tidak murah tetapi berkualitas, brand image-nya kuat, dan layanan purna jual-nya bagus?” Setelah beberapa saat mata muter-muter akhirnya saya menemukan logo sayap separuh. “Honda!” Ya. Logo saja, tidak ada tulisan merknya. Tapi siapa yang tidak hafal logo sepeda motor yang satu ini. 

Rupanya saking pede-nya, dia merasa kalau orang akan langsung menghubungkan kriteria-kriteria itu dengan Honda. Kepedean ah! Entah berapa banyak sih, tapi kalau saya gagal menghubungkan kriteria yang disebut itu dengan Honda, pastilah orang-orang lain juga ada. Atau mungkin bukan kepedean tapi “nggak enak hati”, menepuk dada memuji diri sendiri. Tapi rasanya sih permainan marketing ya nggak begitu juga kali.

Lagian sih ada yang lucu juga. Kalau pesannya kurang lebih “Pilih Honda! Memang harga tidak murah, tapi berkualitas, brand image-nya kuat, dan layanan purna jual-nya prima.” kemudian pertanyaanya apa nggak ada yang harganya murah, kualitasnya bagus, brand image-nya kuat, dan layanan purna jual-nya prima? Kayaknya ada deh kompetitor Honda yang punya ketiga kriteria itu plus harganya lebih murah.

Dan akhirnya, rasanya banyak tulisan kecil-kecil bukanlah pilihan yang tepat untuk sebuah baliho di pinggir jalan, meeskipun di depan traffic light. Orang yang lewat tidak akan punya cukup waktu untuk membaca, dan kalau orang mencoba untuk membaca, dijamin dia akan kehilangan konsentrasi dan mengganggu pengguna jalan lainnya, atau malah memancing kecelakaan. Kalau iklan itu dipasang di media cetak seperti majalah yang biasanya dibaca orang dengan santai sambil duduk diam, okelah.

Opini pribadi saya sih, iklan Honda yang satu ini blunder. Meskipun yang membuat mungkin biro iklan profesional berbayaran mahal dan digawangi ahli-ahli pemasaran, kalau saya jadi Honda, yang begini bukan cuma saya coret tapi saya nggak akan pake lagi biro iklannya.

Honda harusnya tahu, “kebodohan” seperti ini justru merusak brand image   yang dibanggakan di dalam isi iklan itu.

Letusan gunung di Lombok sepertinya tidak terlalu menghebohkan. Mungkin karena efek kebencanaannya terhadap kehidupan masyarakat tidak terlalu parah, beda dengan letusan Gunung Merapi lalu atau letusan Gunung Sinabung yang penanganan pengungsiannya saja masih tetap menjadi polemik sampai sekarang. Efek untuk kawasan lain yang berjarak cukup jauhpun tidak terlalu terasa. Tidak ada gempa besar atau hujan abu parah misalnya. Bahkan di Bali yang hanya terpisahkan selat sempit dari Lombok saja, meskipun konon terpapar abu vulkanik, tidak terasa ada perbedaan mencolok dari biasa. Maklum karena sedang kemarau, sehari-haripun sudah berdebu dimana-mana.

Beritanya agak simpang siur. Konon yang meletus bukan Gunung Rinjani, tapi anaknya yang bernama Gunung Barujari. Kubah yang relatif kecil – dibandingkan Gunung Rinjani-nya sendiri – ini beada di dalam kaldera besar di puncak Gunung Rinjani, bersama dengan danau indah yang sangat-sangat terkenal, Segara Anak. Tetapi kemudian ada penjelasan lain dari pejabat yang berkompeten. Katanya yang meletus adalah Gunung RUnjani. “Jadi, yang terjadi saat ini adalah Gunung Rinjani meletus melalui kerucut aktif di dalam kaldera yang disebut Gunung Barujari”, begitu kira-kira bunyi penjelasan singkat seperti dilansir media berita nasional Kompas.

Nah kembali ke soal kehebohan, mungkin karena efek kebencanaanya tidak terlalu parah, memang tidak terlalu menarik jadinya. Itu yang membuat kepala saya justru melayang kemana-mana. Mungkin malah ke arah yang tidak terlalu relevan dengan bencana dan gunung berapi, bahkan mungkin tidak juga bisa divalidasi secara sahih kebenarannya secara ilmiah. Jadi ya dengan sejujur-jujurnya sepertinya saya harus lebih dahulu mengakui bahwa ini lebih ke curol nggak jelas saja.

Gunung Rinjani ini berada di Pulau Lombok, yang letaknya di sebelah timur Bali. Saat meletus, kebetulan angin sedang bergerak ke arah barat. Alhasil Bandara Ngurah Rai di Bali terpaksa ikut ditutup selama 2 hari dengan alasan keselamatan penerbangan. Sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia yang paling terkenal bukan hanya di kalangan masyarakat Indonesia tetapi juga ke seluruh penjuru dunia, penutupan ini memiliki efek yang sangat besar. Konon hampir 1200 penerbangan terpaksa dibatalkan atau dialihkan. Meskipun Bandara Banyuwangi dan Bandara Lombok juga ditutup, tapi karena frekuensi penerbanyan disana relatif sedikit, hitung-hitungan jumlah tidak terlalu signifikan.

Efeknya terhadap pariwisata … tentunya lumayan. Kalau rata-rata tiap pesawat mengangkut 100 penumpang saja, bisa diperkirakan berapa jumlah wisatawan yang batal datang. Padahal hampir semua pesawat yang keluar-masuk Bali pesawat berukuran besar, bahkan banyak yang kapasitasnya mencapai 300-400 penumpang.

Lucunya … atau nggak lucu sih sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian yang hampir sama, letusan gunung di pulau tetangga membawa pengaruh yang persis sama, paparan abu vulkanik memaksa sejumlah bandara, termasuk Bandara Ngurah Rai di Bali ditutup. Efeknya sama saja, sejumlah penerbangan yang mayoritas mengangkut wisatawan juga dibatalkan. Malah lebih ribet sebetulnya, karena proses buka-tutup-nya terjadi berkali-kali sehingga menimbulkan ketidak-pastian.

Ini menjadi menarik karena saat itu yang meletus adalah Gunung Raung yang berada di Jawa Timur. Lokasi ini persisnya berada di sebelah barat Bali, juga terpisah selat sempit. Sialnya meskipun berada di sebelah barat, saat itu angin sedang mengarah ke timur.

Jadi dipikir-pikir koq ya sial banget lho Bali ini. Gunung di sebelah barat meletus terkena imbas, gunung di sebelah timur meletus juga tetep terkena. Kalau saat Gunung Rinjani meletus angin ke timur, mestinya yang kena kan Sumbawa, Sumba, Flores, dll. Kalau saat Gunung Raung meletus angin mengarah ke barat, harusnya yang kena kan Jawa Tengah, Jawa Barat, dst. Tapi ya itu, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Jadi apa yang salah dengan Bali sebetulnya? Padahal sepertinya semua stakeholder berusaha habis-habisan menjaga periuk nasi bernama pariwisata ini supaya tetap jalan.

Secara logis, tentu memang ada faktor-faktor alam yang secara alamiah bisa dianalisa. Fenomena yang terjadi itu tentu ada penjelasan ilmiahnya. Tetapi sebagai masyarakat yang secara umum juga mempercayai adanya “kekuatan lain”, baik sekedar kepercayaan kuno ataupun keyakinan agama, sepertinya perlu dilihat juga. Apa mungkin ada “kesalahan” yang dilakukan Bali, masyarakat Bali, pemimpin-pemimpin Bali, yang bisa menjadi alasan bahwa peristiwa ini tidak sekedar fenomena alam semata.

Beberapa kali saya mendengar – baik dari ceramah maupun postingan orang di jaringan social media – saran untuk menghindari kesombongan dengan membandingkan rumah. Biasanya ada dua gambaran, entah naratif ataupun visual. Pertama rumah saat hidup, dimana rumah orang kaya digambarkan megah dan mewah, jauh dibandingkan dengan rumah orang miskin. Kemudian yang kedua lubang kubur, dimana yang kaya dan yang miskin sama-sama akan masuk ke dalam lubang sempit berukuran kurang lebih 1 x 2 meter saja. Lalu ditambahkanlah pesan agar mereka yang dalam kehidupannya kaya dan memiliki harta berlimpah tidak boleh sombong, karena saat mati nanti harta itu tidak ada artinya.

Saya sangat setuju dengan pesan moral yang diusung. Tidak ada apapun di dunia ini, termasuk harta dan kekuasaan, yang membuat pemiliknya berhak untuk sombong, karena dia tidak benar-benar memilikinya, semua milik tuhan sang pencipta. Tuhan bisa mengambilnya kapan saja, bahkan dengan cara yang sama sekali tidak kita duga sebelumnya.

Adalah benar adanya bahwa harta, meskipun secara hakiki merupakan titipan tuhan, tetapi tidak datang begitu saja, tetapi melalui usaha yang sering kali luar biasa keras. Konon pengusaha-pengusaha sukses yang kaya raya itu bekerja sangat keras, dengan disiplin sangat tinggi, untuk waktu yang sangat lama. Kalau kita membaca biografi sejumlah sosok terkemuka seperti pengusaha kaya atau tokoh yang berkuasa, mereka sering diceritakan bahkan hanya menghabiskan beberapa jam saja dalam sehari untuk tidur dan beristirahat, sisanya dihabiskan untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Pergi subuh pulang lewat tengah malam, bahkan tidak jarang menghabiskan seluruh malam di tempat kerjanya.

Selain kerja keras, kekayaan dan kekuasaan juga biasanya juga banyak dipengaruhi dan karena itu sering dipandang sebagai bukti dari sejumlah keunggulan pribadi manusia. Cerdas, ulet, kreatif, sabar, dan lain-lain. Bahkan untuk orang-orang tertentu dipengaruhi keunggulan fisik, cantik, tampan, bersuara merdu, memiliki fisik yang kuat, dan lain sebagainya.

Tapi saya hanya sependapat dengan bagian pertama saja. Bahwa ada yang kaya dan ada yang miskin, tetapi kekayaan tidak membuat seseorang layak menjadi sombong. Sementara bagian kedua yang menggambarkan alasannya, bahwa baik yang kaya maupun yang miskin nantinya sama-sama akan masuk ke dalam lubang sempit, itu terlalu naif dan menyederhanakan. Lubang kubur adalah rumah masa depan bagi manusia setelah kematian. Dalam Agama Islam dan mungkin juga sejumlah agama dan kepercayaan lain, rumah ini akan cukup lama ditempati, bahkan mungkin jauh lebih lama daripada usia hidupnya itu sendiri, sambil menunggu dibangkitkan pada waktunya nanti.

Konon alam kubur ini juga bukan semata-mata soal penantian. Dalam agama Islam yang saya anut, sekedar penantian yang terasa hanya sekejap itu hanya bagi mereka yang diberkahi. Sementara untuk para pendosa ceritanya bisa sangat berbeda karena masa ini juga menjadi waktu dimana semua kejahatan yang pernah dilakukan dibalas, kurang lebih sebagai “uang muka” sebelum dilanjutkan nanti di neraka kalau memang dosanya terlalu banyak. Dari sudut pandang ini, sempit atau lapangnya lubang kubur bisa sangat berbeda.

Mudah-mudahan semua kita memiliki amalan yang cukup untuk menjadikan lubang yang hanya berukuran 1 x 2 meter itu menjadi tempat yang lapang dan nyaman, jauh lebih lapang dan nyaman dari rumah yang kita tempati pada saat kita masih hidup. Amin.

Dalam sejarah negeri ini, memang jarang sekali harga yang sudah naik kemudian turun kembali, apalagi kalau sudah menyangkut bahan bakar minyak alias BBM. Meskipun teorinnya kemudian harga BBM ini dibuat mengambang, tetap saja sepertinya harga BBM turun itu sesuatu yang tabu. Sebetulnya sih sejak harga BBM dibuat mengambang, ada beberapa kali tercatat beberapa kali penurunan harga, tapi karena sebelumnya terjadi kenaikan drastis sementara penurunan hanya merupakan penyesuaian dari perubahan atas sejumlah parameter yang terkait – seperti kurs nilai tukar mata uang dan harga minyak dunia – penurunan ini biasanya tidak begitu terasa.

Tiba-tiba sebagai reaksi atas potensi krisis ekonomi yang konon disebabkan faktor-faktor eksternal, pemerintah Presiden Jokowi mengumumkan penurunan harga sejumlah komoditi termasuk BBM sebagai bagian dari rangkaian paket kebijakan ekonomi yang dibuat berseri dan dikeluarkan secara maraton dalam beberapa minggu terakhir ini. Yang namanya penurunan harga BBM di Indonesia, pastinya heboh, apalagi diumumkan langsung pucuk pimpinan negeri ini yang didampingi sejumlah pejabat penting yang terkait. Maklum, beberapa kali harga BBM turun naik menyesuaikan dengan entah kurs mata uang atau harga minyak dunia, sepertinya memang senyap-senyap saja, dianggap “business as usual”.

Tapi walaupun sejumlah fihak, khususnya yang memang dikenal sebagai pendukung-pendukung Jokowi, melontarkan pujian, buat saya sih harga BBM turun saat ini cuma main-main saja.

Sehari-hari saya menggunakan kendaraan berbahan bakar solar. Harga terakhir biasa saya bayar adalah Rp. 6.900, setelah diturunkan seiring paket kebijakan terbaru Jokowi sebesar Rp. 200, harganya sekarang Rp. 6.700. Hitung-punya hitung angka penurunan itu kurang dari 3%. Biasanya setiap minggu saya mengisi solar 2 kali, masing-masing Rp. 200.ooo. Dengan harga lama saya mendapat sekitar 29 liter, sementara dengan harga baru saya mendapat sekitar 30 liter. Artinya setiap kali mengisi bensin saya mendapat tambahan 1 liter.

Saya memilih untuk tetap menggunakan pendekatan angka rupiah bulat, Rp. 200.000, sama sekali tidak terfikir untuk meminta diisi tetap 29 liter dan membayar sedikit kurang. Alasannya soal kepraktisan saja, kasian penjaga SPBU harus mencari receh untuk kembalian. Namanya receh, apalagi sudah sampai pecahan koin, ujung-ujungnya cuman hilang nggak jelas juga.

Dihitung-hitung, kalau saya mengisi solar 2 kali seminggu, artinya dalam sebulan saya mengisi solar sekitar 9 kali. Kalau setiap kali saya mengisi solar saya mendapat tambahan 1 liter seperti hitung-hitungan tadi, setiap bulan saya mendapat tambahan 9 liter, kalau dikalikan harga baru Rp. 6.700 per liter, artinya nilainya adalah Rp. 60.300. Sebetulnya kalau dilihat dari angka setelah ditotal begitu sih rasanya jadi besar. Apalagi kalau dikalikan setahun, lebih dari Rp. 700.000. Tapi karena jatuhnya cicilan, jadi tambahan seliter setiap kali isi solar, rasanya sama sekali tidak ada artinya. Saya tetap membayar Rp. 200.000 setiap kali isi solar, frekuensinya juga tetap, seminggu 2 kali.

Kalau untuk saya rasanya tidak ada artinya, bagaimana dengan mereka yang secara ekonomi lebih lemah? Rasanya sama saja ya. Saya yakin seyakin-yakinnya, untuk sopir bis atau angkutan penumpang lain maupun truk dan angkutan barang lain, penurunan sekecil itu paling hanya akan menguap menjadi asap rokok. Juga tidak membuat ongkos angkutan umum yang menjadi andalan aktivitas ekonomi masyarakat jadi ikut turun juga.

Kalau memang penurunan harga itu didapat dari efisiensi, saya kira lebih baik ditahan dulu saja. Gunakan uangnya untuk membuat efisiensi lebih tinggi lagi sehingga penurunan harganya jadi lebih terasa, baru turunkan harga. Atau bisa juga ditahan untuk menutup kalau nanti harga keekonomian naik akibat faktor-faktor tertentu seperti kenaikan harga minyak mentah dunia misalnya. Kalau pemanfaatannya bijaksana, bahkan bisa juga dipakai untuk keperluan lain dalam korporasi Pertamina, atau kalau memang aturan memungkinkan, manfaatkan saja untuk keperluan pemerintah.

Secara “perintilan” konsumsi masyarakat individual memang kecil, tidak ada artinya. Tapi kalau diagregasi secara nasional kan lumayan juga. Konon konsumsi solar tahun 2015 sampai bulan Agustus lalu saja sudah mencapai 90 juta kilo liter, artinya kan 90 milyar liter. Data diambil dari berita Liputan 6. Kalau dikalikan Rp. 200 penurunan harga, artinya sudah 90 x 200 milyar rupiah, 18.000 milyar. Nah loh … apa nggak besar itu?

Saya sendiri melihatnya kalau penurunan harga ternyata tidak secara segnifikan berdampak pada pengeluaran rumah-tangga masyarakat, lalu apa artinya? Padahal dana yang dikeluarkan kalau dihitung total secara nasional sangatlah besar, bisad dipakai untuk banyak keperluan. Apa artinya selain semata-mata hanya pencitraan saja? Meninabobokan masyarakat yang sedang panas dingin dengan banyak hal yang secara langsung bisa dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah mengelola negara, dari pelemahan ekonomi dan melemahnya nilai tukar Rpiah sampai kabut asap dan mandulnya KPK? Biayanya terlalu besar kalau yang dicapai hanya itu saja sih.

Saat berbagai macam masalah membuat rencana perluasan Bandara Ngurah Rai Bali terkatung-katung tanpa akhir di tengah pembicaraan demi pembicaraan yang dilakukan sejumlah pemangku kepentingan, kondisi pintu gerbang utama ke tempat wisata favorit dunia ini semakin parah. Lonjakan penumpang baik wisatawan asing maupun domestik yang terjadi menyusul maraknya layanan penerbangan berbiaya murah membuat kapasitas terminal penumpang semakin tidak memadai.

Situasi lebih buruk terjadi di terminal domestik. Sejak awal terminal domestik memang lebih kecil dan lebih sederhana dibandingkan dengan terminal internasional. Sementara itu dengan kombinasi antara semakin tingginya volume penumpang, semakin banyaknya rute penerbangan menuju Bali, dan semakin tingginya frekuensi penerbangan pada rute-rute yang sudah ada, peningkatan jumlah penumpang domestik sepertinya jauh lebih tajam dibandingkan penumpang internasional.

Untungnya kerja keras tanpa henti Wapres Jusuf Kalla di periode pemerintahan Presiden SBY yang pertama dan Meneg BUMN Dahlan Iskan di periode pemerintahan Presiden SBY yang kedua membuat penantian tiada akhir itu akhirnya berakhir juga.

Proyek renovasi Bandara Ngurah Rai Bali dilaksanakan dengan pola akselerasi sehingga selesai dengan relatif cepat. Tanpa terasa, bangunan megah yang mengkombinasikan tatanan arsitektur modern dan tradisional Bali tanpa melupakan penegasan Bali sebagai tempat tujuan wisata tropis selesai dibangun dan siap dioperasikan. Selain bangga, masyarakat Bali juga berbunga-bunga, karena akhirnya Bandara Ngurah Rai Bali menjadi lebih luas dan nyaman. Penumpang tidak lagi harus berdesak-desakan di tempat sempit yang sudah kusam dimakan usia.

Tapi mimpi tinggalah mimpi, karena begitu bangunan baru nan megah dengan atap berbentuk gelombang laut ini selesai, kemewahan ini ternyata difungsikan sebagai terminal internasional. Lalu kemana perginya para penumpang penerbangan domestik yang jelas-jelas lebih tinggi baik dari sisi frekuensi penerbangan maupun jumlah penumpangnya ini? Terminal domestik Bandara Ngurah Rai Bali menggunakan bekas terminal internasional yang lama.

Terminal internasional yang lama ini memang jauh lebih luas, mewah, dan nyaman dibandingkan terminal domestik yang lama. Tetapi memindahkan penumpang internasional yang jumlahnya lebih kecil ke terminal baru, sementara penumpang domestik yang jumlahnya lebih banyak menggunakan bekas terminal internasional, rasanya tidak masuk akal.

Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2014, Bandara Ngurah Rai Bali melayani 78.415 penerbangan domestik dan 51.372 penerbangan internasional, 8.991.341 penumpang penerbangan domestik dan 8.226. 513 penumpang penerbangan internasional. Jelas bahwa lalu-lintas domestik lebih tinggi dari internasional, baik dilihat dari jumlah penerbangan maupun jumlah penumpang.

Bukankah yang jumlahnya lebih banyak seharusnya justru mendapatkan tempat yang lebih luas?

Bisa jadi pandangan negatif saya mengenai kondisi ini punya latar belakang emosional, berharap mendapat kenyamanan dengan terminal baru yang lebih luas dan mewah, ternyata terpaksa gigit jari dan harus cukup puas hanya dengan lungsuran, bekas terminal internasional. Tapi meskipun mungkin benar ada faktor emosional, ada argumen yang sangat logis seperti yang saya sebut tadi, jumlah penumpang yang lebih tinggi tentu lebih pantas mendapat terminal yang lebih luas. Sangat sederhana, bukan?

Lalu mengapa pemerintah, mungkin tidak secara langsung tetapi melalui BUMN pengelola Bandara Ngurah Rai Bali, memilih untuk memperuntukkan terminal baru untuk penumpang internasional dan membiarkan penumpang domestik yang jumlahnya lebih tinggi menggunakan terminal bekas internasional?

Mereka-reka, mungkin alasannya salah satu dari ini:

1. Mungkin kita terbelengu tradisi timur yang terbiasa menghormati tamu dengan memberi mereka prioritas lebih tinggi, fasilitas lebih baik, kenyamanan lebih sempurna. Saya ingat persis saat saya masih kecil, karena rumah kami kecil sehingga hanya ada kamar cukup untuk keluarga kami saja, saat ada kerabat berkunjung, para tamu dipersilahkan tidur di kamar sementara kami mengalah tidur di ruang tamu, ruang keluarga, memanfaatkan sofa atau sekedar tikar alakadarnya.
2. Kebanggaan semu, keinginan untuk menunjukkan kemakmuran Indonesia dengan memperlihatkan bangunan yang mewah dan megah kepada orang-orang asing. Meskipun ada orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri, kebanyakan penerbangan internasional menuju Bali diisi orang asing, wisatawan mancanegara.
3. Menghargai uang. Sebagai tempat wisata, perekonomian Bali sangat tergantung dengan pariwisata. Penerbangan asing datang membawa wisatawan asing, mereka bukan hanya membawa uang, tapi uang yang mereka bawa berbentuk dollar, bukan rupiah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun jumlah wisatawan domestik ke Bali jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan wisatawan asing, tetapi wisatawan asing dianggap lebih berduit.
4. Tidak pandai menghargai diri sendiri, bangsa sendiri. Lupa bahwa meskipun pengelola Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara-Bandara lain adalah BUMN, tapi perusahaan jenis ini milik negara, artinya milik rakyat Indonesia, bukan orang asing. Sebagai pemilik, tentunya rakyat Indonesia lebih berhak mendapatkan fasilitas yang lebih baik.

Ada kemungkinan lain? Atau anda punya pandangan lain?

Menyusul tudingan bertubi-tubi yang diarahkan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyusul sikap kerasnya “memaksa” umat islam untuk menyembelih hewan qurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), tiba-tiba tersiar bawa pada Hari Raya Idul Adha, Gubernur Ahok berqurban dengan jumlah yang luar biasa, 30 ekor. Padahal untuk Umat Islam sendiri saja sapi memiliki nilai 7 orang.

Menjadi menarik karena banyak yang menafikkan alasan higienis yang dikemukakan Gubernur Ahok dan tetap menuding keinginannya untuk mengelola pelaksanaan pemotongan hewan qurban di RPH sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan Umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya. Lalu tiba-tiba sosok yang dituding anti-Islam itu berqurban dalam jumlah yang sangat banyak. Apalagi diembel-embeli pesan kalau daging hewan qurban itu supaya dibagikan kepada penghuni Rumah Susun.

Tidak kalah menari sebetulnya, karena Gubernur Ahok juga sempat menjadi bulan-bulanan hujatan saat di bawah komandonya, Tim Gabungan mengosongkan pemukiman kumuh pinggir kali Kampung Pulo ke Rusun yang sudah disediakan terlebih dahulu. Sekarang dia justru berkurban dengan pesan supaya daginynya dibagikan kepada para penghuni Rumah Susun itu tadi.

Tetapi memang benar banyak orang bijak yang mengatakan jangankan berbuat jahat, berbuat baikpun pasti ada orang yang tidak suka. Apapun dikorek-korek. Yang kecil dibesar-besarkan, kalau yang kecilpun tidak ada, ya diada-adakan. Penggunaan kata Qurban ternyata bagi segelintir orang merupakan isu yang cukup seksi untuk dieksploitasi. Kasusnya tetap berputar di situ-situ saja, apa lagi kalau bukan SARA.

Qurban Gubernur Ahok kemudian dipersoalkan beberapa fihak. Dalam hal ini mereka mempermasalahkan penggunaan istilah Qurban, karena Quban adalah mentuk ibadah orang Islam, sementara Gubernur Ahok adalah Umat Kristiani, maka menurut mereka penggunaan kata Qurban itu tidak pada tempatnya. Apa yang dilakukan Gubernur Ahok, tidak dapat kemudian disebut dengan istilah Qurban, tetapi sumbangan biasa, menyumbangkan sapi untuk disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan khususnya pada warga kurang mampu.

Saya sendiri menilai argumen di atas memang ada benarnya, tapi selayaknya kan juga tidak perlu justru dijadikan dalih untuk kembali memojokkan Gubernur Ahok. Yang menggunakan kata Qurban sepertinya juga bukan Gubernur Ahok sendiri, tetapi media yang meliput dan kemudian memberitakannya. Mau disebut Qurban meskipun kurang tepat kan sah-sah saja, mau disebut sumbagan sepertinya memang lebih tepat sih.

Alih-alih membesar-besarkan kotroversi kecil, lebih baik kita melihat dari sisi baiknya saja. Mau disebut sebagai Qurban atau Sumbangan atau entah apalagi ide yang nenti muncul, memberikan 30 ekor sapi secara cuma-cuma untuk disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum marjinal yang menghuni Rumah Susun. Kalau soal penggunaan istilah sih, diambil sederhana saja. Kalau ketahuan dan ternyata ada yang tidak berkenan, mau menyebutnya sebagai sumbangan saja, bukan pajak, ya sah-sah saja.

Dari kejadian itu, ada banyak hal yang dapat kita pelajari menyangkut kepribadian Gubernur Ahok. Berikut beberapa yang saya coba analisa dan simpulkan:

(1) Gubernur Ahok orang yang dermawan. Bayangkan saja, kalau bicara Qurban, satu sapi bisa untuk 7 orang, sementara Gubernr Ahok memberikan 30 ekor sapi. Kalau seekor sapi ditaksir dengan harga termurah saja, 15 juta per-ekor, berarti nilai hewan yang diberikan Gubernur Ahok jauh melebihi jumah Ongkos Naik Haji.

(2) Gubernur Ahok menghargai umat muslim. Buktinya sederhana saja. Karena dia bukan pemeluk Agama Islam, tentu kalau dia menyumbang bisa kapan saja. Tetapi Gubernur Ahok justru memilih momentum pada saat pelaksanaan Qurban, sehingga sumbangan dagingnya bisa memberi sedikit kegembiraan bagi mereka kurang beruntung.

(3) Gubernur Ahok mencintai warganya. Bayangkan saja, orang-orang yang dia relokasi karena kawasan tempat mereka dulu merupakan bantaran kali dan karenanya digusur atas perintah Gubenur Ahok, sebagian ada yang memprotes kebijakannya. Nyatanya meskipun sebagian memusuhinya, Gubernur Ahok tidak lupa memasktikan bahwa penghuni rumah no 617 adalah rumah kosong.

Kita semua tentunya tahu bahwa jika secara keseluruhan penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, di Bali, pulau yang juga merupakan satu propinsi tersendiri, mayoritas penduduknya beragama Hindu. Beberapa waktu terakhir ini ada isu yang cukup menarik perhatian publik khususnya di Bali. Kegaduhan ini dipicu dari munculnya iklan lowongan kerja yang mencantumkan “Non-Hindu” sebagai salah satu dari sekian banyak aspek yang dipersyaratkan.

Reaksi keras langsung bermunculan. Tidak hanya dari kalangan netizen namun juga dari “jalur resmi”, pejabat pemerintah dan para wakil rakyat. Tentunya reaksi keras ini utamanya muncul dari kalangan yang beragama Hindu, wajar, karena kalangan inilah yang secara langsung menjadi korban. Meskipun demikian sebenarnya banyak juga kalangan non-Hindu yang juga bereaksi searah, karena bagaimanapun, di negara dengan pluralitas sangat tinggi seperti Indonesia, intoleransi memang sama sekali tidak boleh mendapat toleransi.

Meskipun demikian, saya tidak serta-merta melihat iklan-iklan lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan non-Hindu sebagai bentuk intoleransi. Sering kali memang ada alasan-alasan operasional yang membuat hal seperti ini menjadi masuk akal. Malah alasannya bisa jadi bukan intoleransi tetapi justru sebagai cara untuk mengakomodasi pluralitas.

Tentunya ini kasus-kasus yang positif, karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada kasus-kasus dimana mempersyaratkan hal-hal yang berbau SARA ini justru karena memang didasari pikiran yang picik.

Saya melihat ke kasus saya sendiri. Sering kali hidup di lingkungan yang membuat saya menjadi “minoritas” membuat intoleransi sama sekali tidak ada di dalam pikiran saja. Membedakan orang karena agama yang dianut, sama sekali tidak ada di dalam kamus saya. Tetapi memang ada waktunya saya mempertimbangkan faktor agama saat saya menerima karyawan baru. Tapi alasannya sama sekali bukan soal intoleransi, tetapi lebih pada alasan operasional, untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan lebih efektif.

Contoh kasus saja, untuk posisi yang memerlukan profil tertentu dan fungsinya harus selalu ada terus menerus, tidak bisa terhenti dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh orang dengan profil yang berbeda, saya cenderung mengatur supaya ada beberapa orang dengan agama yang berbeda. Alasannya sederhana, supaya hari rayanya beda-beda, jadi tidak ada kasus dimana fungsi tersebut kosong karena semua mengambil libur atau cuti pada saat yang bersamaan, misalnya Idul Fitri semua, Galungan semua, Natal semua, dll.

Saya sangat sadar bahwa perusahaan berhak menolak pengajuan cuti karyawan. Kita bisa melihat, PT KAI misalnya, tidak ada satupun karyawannya yang boleh cuti pada saat Idul Fitri, padahal mayoritas karyawannya beragama Islam. By-the-way, kalau karyawan PT KAI mayoritas beragama Islam, bukan soal intoleransi lho ya sepertinya, murni karena memang penduduk Indonesia secara keseluruhan juga beragama Islam.

Tapi sebagai pimpinan saya juga sangat sadar bahwa sedikit banyak ada kekecewaan, kesedihan, kalau di saat hari besar dimana seluruh keluarganya berkumpul, karyawan saya terpaksa masuk kerja gara-gara cutinya ditolak perusahaan. Meskipun digilir secara adil, misalnya saja yang tahun ini libur tahun depan tidak dan sebaliknya, tentu kekecewaan atau setidaknya kesedihan itu tetap ada. Faktor psikologis seperti ini tentulah sedikit banyak, disadari atau tidak, berpengaruh pada motivasi kerja mereka. Kalau ini bisa dihindari dengan pluralitas, tentu akan lebih baik.

Dalam rangka pluralitas itu tadi, kalau untuk satu fungsi yang karakternya seperti saya sebut tadi, saya sudah punya karyawan yang beragama Hindu, tentu saat saya mencari karyawan yang kedua, saya akan cenderung memilih yang non-Hindu. Bukan soal intoleransi, karena kalau dibalik, saya sudah punya satu karyawan yang beragama Islam misalnya, saat membuka lowongan untuk karyawan yang kedua, saya akan cenderung memilih yang non-Islam.

Kalau angkanya diperbesar, saya kira logikanya tetap sama. Kalau kita sudah memiliki 100 karyawan Hindu dan hanya 10 karyawan non-Hindu untuk fungsi yang sama, saat saya membuka lowongan untuk 10-20 orang tambahan, tentunya kita akan cenderung memilih yang non-Hindu. Disini saya menggunakan kata “kita”, bukan lagi “saya”, karena saya belum pernah berada di posisi itu, maksudnya merekrut karyawan dalam jumlah besar sekaligus. Tapi logis kan? Kalau saya kemudian diberi Tuhan kelapangan rejeki, berada di posisi merekrut dalam jumlah besar, saya akan menggunakan logika itu.

Jadi kalau saya sendiri tidak serta merta melihat adanya lowongan kerja non-Hindu ini sebagai sesuatu yang negatif. Bisa saja negatif, tapi belum tentu. Bukan karena saya sendiri non-Hindu, tapi lebih pada alasan logis operasional itu tadi. Karena BISA SAJA NEGATIF, saya kira sebaiknya fihak berwenang, misalnya dinas yang terkait dengan ketenaga-kerjaan, melakukan investigasi untuk memastikan. Baru kalau memang terbukti alasannya karena sikap mental yang intoleran kita bukan hanya layak tapi wajib bereaksi negatif.

Sekali lagi, mega-koruptor Gayus Tambunan yang menanggung beban hukuman 30 tahun itu menunjukkan kesaktiannya. Entahlah, atau malah mungkin sebaliknya, sekali lagi Gayus menunjukkan pada kita betapa bobroknya mental para penegak hukum negeri ini. Seperti yang sedang heboh dibahas berbagai media, melalui sharing di social media, Gayus tertangkap kamera netizen sedang berada di sebuah restoran di Jakarta. Bukan hanya itu, di foto itu, selain Gayus yang nampak santai dibalut pakaian casual yang dikenakannya, juga nampak sebuah ponsel dan dua orang wanita.

Gayus memang sudah berkali-kali diberitakan mempecundangi lembaga-lembaga penegakan hukum. Kebobrokan aparat penegak hukum kita juga sudah menjadi rahasia umum. Tapi sebagai pemimpin dari lembaga yang dipermalukan Gayus dengan ulahnya kali ini, tak ayal membuat Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly kebakaran jenggot dan megumbar kemarahannya di depan para wartawan yang tak ayal menyerbunya begitu kasus ini menyeruak.

Tapi justru ini yang membuat saya bingung. Ya tentulah saya yang bodoh, buktinya Yasonna Laoly menjadi mentri, sedangkan saya bukan siapa-siapa selain rakyat biasa. Kalau saja ada yang bisa memberi pencerahan, tentu akan sangat saya hargai. Saat Mentri Yasonna marah dan mengatakan akan memerintahkan jajarannya untuk memindahkan Gayus ke Lapas Gunung Sindur, saya anggap angin lalu, saya fikir mungkin hanya ungkapan kemarahan karena merasa “dikacangin” saja. Tapi ketika kemudian pemindahan itu dilaksanakan, saya beneran heran.

Hubungan Gayus Makan di Restoran dengan Keamanan Lapas Apa?

Lapas Gunung Sindur konon merupakan Lapas baru dengan tingkat keamanan “super maximum security” karena disiapkan khusus untuk orang-orang yang sangat berbahaya, para bandar narkoba. Hubungannya dimana, itu yang sampai sekarang masih saya coba cari-cari. Rasanya koq nggak nyambung ya. Kalau misalnya Gayus kabur dari penjara, wajar kalau kemudian dia dipindahkan ke tempat dengan sistem keamanan lebih tinggi, supaya dia tidak mencoba membobol lagi (dan berhasil lagi).

Tapi sekarang Gayus kan keluar dari Lapas dengan prosedur yang benar. Dia keluar dengan ijin karena akan menghadiri sidang di Pengadilan Agama Jakarta Utara, menghadapi gugatan cerai istrinya. Dalam hal ini saya simpati dengan Gayus, kasian. Sesuai prosedur, selain mengantongi ijin, dia juga keluar dengan pengawalan yang konon melibatkan dua unsur, dari kepolisian dan Kemenhumkam sendiri.

Konfirmasi Bahwa Lapas Sukamiskin Kurang Aman

Sisi lain, ekspose bahwa Gayus dipindahkan ke Lapas yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi juga secara tidak langsung menelanjangi buruknya kondisi Lapas-Lapas di Indonesia. Dengan disebutkan dipindahkan ke Lapas yang tingkat keamanannya lebih tinggi, secara langsung ini juga menyatakan bahwa tingkat keamanan Lapas Sukamiskin lebih rendah, secara tidak langsung artinya lebih mudah dibobol. Padahal disana berkumpul penjahat-penjahat yang tidak kalah busuk dari bandar narkoba, koruptor kelas kakap.

Lagi-lagi, padahal kan Gayus tidak meloloskan diri dari Lapas, bukan kabur dengan membobol kunci misalnya. Dia berhasil membujuk, entah dengan iming-iming apa, pengawal-pengawalnya untuk melakukan penyimpangan, mengijinkannya “ngeluyur”. Kalau soal manusia, pengawal yang melakukan penyimpangan, lalu apa hubungannya dengan faktor keamanan Lapas?

Lalu Apa Hubungannya Gayus “Ngeluyur” dengan Narkoba?

Yang lebih menarik lagi adalah karena Lapas Gunung Sindur itu adalah Lapas yang dikhususkan untuk gembong narkoba. Pastinya ada alasan mengapa kemudian pemerintah menyiapkan Lapas-Lapas khusus untuk jenis kejahatan tertentu. Lapas Gunung Sindur untuk gembong narkoba dan Lapas Sukamiskin untuk koruptor dalam hal ini.

Bukankah logikanya, apapun yang dilakukan narapidana, seharusnya penyelesaiannya ada di masing-masing lapas sesuai peruntukkannya? Dimasukkan ke ruang isolasi misalnya. Atau menggunakan instrumen hukuman lain, tidak mendapatkan remisi misalnya. Rasanya itu jauh lebih logis daripada kemudian memindahkannya ke tempat yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Menarik kemudian pernyataan mantan pengacara kondang yang berpindah jalur menjadi politisi asal Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang dengan gaya ceplas-ceplosnya mengatakan “Aku tahu, kalau digeser ke sana, bisa jadi bandar narkoba dia”.